Kepala LPEM FE UI : Kontroversi Wacana Kenaikan Harga BBM, Tantangan Awal Pemerintahan Jokowi

Dari kiri ke kanan : Ari A Perdana (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K), Ulil Abshar Abdala (Associate Freedom Institute) dan I Kadek Dian Sutrisna Artha (Lembaga Pendidikan Ekonomi & Masyarakat/LPEM-FE UI) dalam acara diskusi publik di Freedom Institute.

Kontroversi wacana kenaikan harga BBM di masa transisi menjadi hangat ketika suhu politik pasca pilpres mulai turun setelah putusan MK yang memenangkan pasangan Jokowi – JK pada Jum'ad, 22 Agustus 2014.
Rencana menaikan harga BBM oleh pemerintah, sebagai akibat dari isu pemangkasan subsidi BBM terjadi di saat masa transisi menjadi  isu yang cukup menarik untuk disimak. Apalagi setelah pertemuan Antara Jokowi dan SBY di Nusa Dua, Bali beberapa hari silam.

Terlepas dari wacana kenaikan harga BBM tersebut tidak dilakukan oleh SBY di akhir pemeritahannya yang tentunya akan membebankan Jokowi,  ini pasti akan menjadi tantangan awal pemerintahan Jokowi ke depan. Dalam jangka pendek  opsi kebijakan yang bisa dilakukan baik  SBY maupun Jokowi adalah dengan menaikan harga BBM atau mengurangi subsidi sehingga ruang fiskalnya menjadi lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan masyarakat miskin. Hal ini diungkapkan oleh I Kadek Dian Sutrisna Artha, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indoesia (LPEM FEUI), dalam seminar yang diadakan oleh Freedom Insitute, pada hari Selasa (02/09/2014).

Menurut Artha, dalam seminar dengan tema “Ekonomi di Era Jokowi : Seperti Apa?” ini, kalau dilihat dari struktur APBN Indonesia, sebagian besar anggarannya adalah subsidi, dan subsidi itu melebihi pengeluaran untuk infrastruktur. “jadi tantangan kedepan dalam jangka pendek adalah bagaimana pak Jokowi bisa merubah struktur APBN dengan mengurangi subsidi BBM,” kata Artha.

Selain Itu, Artha juga menyinggung soal bagaimana Jokowi efek ini bisa mengurangi kaitan antara tingkat suku bunga pada kebjakan moneter dengan Capital Inflow.  

“Jadi sebenarnya Capital Inflow itu tidak hanya insentifnya tingkat suku bunga, tetapi kalau investor  melihat bahwa visi dan misi presidennya bagus kemudian struktur APBNnya sustainable maka hal itu akan menarik investor untuk masuk,”  ujarnya.

Hal-hal yang sifatnya jangka panjang,  menurut Artha untuk tahun 2015 terutama untuk budget pemerintah yang nantinya akan dilaksanakan oleh pak Jokowi bahwa tujan utamanya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, sehinggal hal-hal yang bersifat struktural itu menjadi PR utama.

”Pertama adalah bagaimana penyediaan infrastruktur yang lebih merata, yang kedua adalah meningkatkan produktifitas, bagaimana menurunkan logistik cost dan bagaimana jaminan sosial bisa meningkatkan pemerataan akses pertumbuhan ekonomi,” Tambahnya. (Andri Atagoran)